Tahun 1995, Indonesia masih dipimpin oleh Suharto. Dia telah memimpin selama 27 tahun, dan tiga tahun lagi yakni pada 21 Mei 1998 dia turun dari jabatan yang telah dinikmatinya selama 30 tahun. Tahun 1995 pengajian Padang Mbulan di Jombang sudah berlangsung yang diikuti oleh 4000-an orang. Emha Ainun Nadjib, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Cak Nun memberi alasan adanya pengajian yang menarik perhatian publik tersebut. Ide awal adanya Padang Mbulan karena Cak yang dikenal sebagai Kiai muda berpenampilan nyentrik karena selalu ber jeans dan berkemeja ini kerepotan memenuhi undangan yang sangat banyak. Maka diputuskan untuk daerah Jawa Timur yang ingin bertemu silakan ketemu di Jombang pas bulan purnama. Awalnya hanya duduk-duduk dengan teman-teman kampung di Mushola, bulan-bulan berikutnya dengan getoktular bertambah terus sampai ribuan yang datang. Acara awal adalah tafsir Al Quran oleh Cak Fuad, dan tafsir kontekstual oleh Cak Nun.

Selanjutnya pengajian itu menampung persoalan. Yang bisa dibantu ya dibantu, yang bisanya hanya didoakan ya didoakan. Ada yang minta didoakan jodoh, pesugihan, dll. Format pengajian di sini tidak ada Kiai, ludrukan saja dan tidak ada ikatan tetapi benar-benar di hadapan Allah. Orang boleh keluar masuk sesukanya. Boleh hanya sekali terus tidak datang lagi, bebas. Format acara Padang Mbulan inilah yang kemudian juga muncul di tempat-tempat lain seperti di Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Surabaya, dan banyak tempat lain di Indonesia. Kita mengenalnya sebagai sinau bareng dan Maiyah.

Pada tahun 1995 itu perpolitikan sedang bergerak. Gerakan pro-demokrasi sedang menggeliat. Gus Dur, Cak Nun, Cak Nur, Mbak Mega sedang mesra bertemu di banyak forum. Di satu kesempatan Cak Nun menutup forum yang juga dihadiri oleh Mbak Mega dan Gus Dur dengan doa, ‘Ya Allah kawinkanlah Gus Dur dan Mbak Mega.” Maksud kawin di sini bukan menjadi suami istri tetapi di pelaminan kepemimpinan nasional dan tidak harus menjadi presiden dan wakil presiden tetapi menjadi sesepuh nasional. “Habis saya merindukan orangtua bangsa ini karena yang ada selama ini hanya penguasa, pemenang, bahkan pengancam.” Itu dikatakan oleh Cak Nun ketika Indonesia masih dipimpin oleh pemerintahan yang angker dan dimuat di Majalah Ummat (13/11/1995).

Pada kesempatan itu Cak Nun juga ditanya tentang perpolitikan Indonesia pada saat itu. Cak Nun, (untuk kali ini kita ubah memanggilnya dengan Mbah Nun) ditanya tentang kemungkinan ditambahnya partai politik baru. Saat itu ada tiga partai yang ikut pemilu yakni Golkar, PPP, dan PDI. Mbah Nun menjawab, penambahan partai tidak berarti apa-apa jika pemegang kendali masih sama. Yang terpenting adalah menumbuhkan infrastruktur politik sehingga jika yang sedang berkuasa, yang mengendalikan partai-partai itu ambruk terjadi dialog. Infrastruktur dan kesadaran politik yang akan mengontrol atas. Kesadaran politik itu bisa terjadi melalui tiga partai itu atau di luar partai tersebut.

Ketika Mbah Nun ditanya tentang partai oposisi sebagaimana digagas oleh Cak Nur, Mbah Nun menjawab bahwa partai oposisi tidak ada artinya jika infrastruktur belum terbentuk karena akarnya tidak kuat. Partai selama ini tidak ada hubungan aspiratif dengan massanya. Mereka bergaul dengan massanya hanya sekali dalam lima tahun.

Lalu Mbah Nun mengkritik perpolitikan yang sedang berlangsung. Rakyat dalam pemilu itu hanya berpegang pada akar padahal yang dibutuhkan adalah rotan. Maksudnya rakyat membutuhkan pegangan yang kuat yang selama ini tidak didapatkan dari partai. PPP karena terlalu sering dicopot identifikasi partainya jadi tidak jelas. Ia tidak jelas mewakili siapa. Demikian juga dengan Golkar, mulanya Golkar adalah partai pertama yang non aliran tetapi berjalannya waktu justru lebih memikirkan kuningnya sendiri. Mereka tidak konsentrasi dan fokus pada kepentingan yang lebih besar mensejahterakan rakyat. PDI juga punya problem sendiri yang harus memperbarui sistem perpolitikan kepartaian kita. Kalau tidak bisa lebih baik ketiga partai itu bubar saja. Langkah yang lebih moderat adalah pergulatan aspirasi pada tubuh tiga partai itu diperbarui sehingga lebih demokratis. Kedua, adanya terobosan yang memungkinkan rakyat memperoleh atmosfer perpolitikan baru yang tidak membatasi diri pada tiga partai.

Islam dan beban historis

Di Indonesia, Islam memiliki beban historis karena riwayat masa silam beberapa orang Islam ingin mendirikan agama Islam dan dicap pemberontak. Setelahnya Islam menjadi menakutkan dan diharam-haramkan oleh sebagian orang. “Ada seorang teman bertanya, apakah saya setuju dengan Negara Islam? Saya jawab, lha wong Negara saja saya setuju kok apalagi Islam.”

Dalam wawancara itu Mbah Nun juga menyampaikan untuk jangan mengharam-haramkan Islam. “Memangnya Islam itu produk Iblis, hingga haram? Islam kan rahmatan lil alamin. Rahmat tidak hanya bagi manusia tetapi bagi semua anggota alam.”

Bagi Mbah Nun tidak harus Negara Islam, Negara apa saja dia setuju syaratnya adalah ia harus Islami. Demokratis, mengutamakan keadilan dan pengetahuan yang benar tentang kehidupan berdasarkan bimbingan Tuhan.

Jika Mbah Nun setuju dengan Negara Islam dan partai Islam bukan berarti tegak benderanya tetapi kulturalnya sebagaimana wilayah Mbah Nun selama ini yaitu sosio-kultural, filsafat, dan tasawuf. Apa yang dilakukan oleh Mbah Nun adalah perjuangan kultural, “Kita jangan tiba-tiba punya rumusan pertanyaan seolah-olah kita ini orang di luar Islam yang alergi sekali dengan rumusan-rumusan yang menyangkut formalitas Islam.”

Membaca kliping hasil wawancara yang dimuat pada tahun 1995 tersebut kita melihat bahwa pandangan Mbah Nun, perjuangan beliau kepada rakyat bawah dan Islam sama sekali utuh dan tidak berubah. Ia istiqomah berada dan berpihak pada rakyat bawah yang aspirasinya tidak terdengar melalui partai-partai. Beliau memberi ruang alternative aspirasi itu melalui forum yang kita kenal sekarang sebagai Maiyah. Satu lagi, dari dulu dia selalu tedeng aling-aling dengan pemerintahan siapa pun. Ia katakan yang mesti dikatakan meskipun resikonya adalah pemplintiran-pemplintiran dan fitnah di mana-mana. Ia mengajak kepada partai untuk tidak berpikir tentang kebesaran kelompoknya sendiri tetapi harus yang lebih luas dari itu yaitu kebesaran bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Ketika dia ditanya apa tujuan dari Padhang Bulan yang kemudian meluas menjadi Maiyah? Meliau menjawab, “Kita berusaha agar jamaah ini bisa berpikir agak transedental dari bias kelompok-kelompok. Bisa berpikir lebih makro dan universal. Bukan berpikir kami dan mereka tetapi kita. Kedua, pemberdayaan ummat di bidang penyadaran, pendidikan, dan sosial ekonomi.”

Demak, 6 Juni 2022.

Dosen di Universitas PGRI Semarang. Penulis buku Soko Tatal dan kumpulan cerpen Di Atas Tumpukan Jerami. Penggiat di Simpul Gambang Syafaat Semarang.